Dugaan Keterlibatan Calon Legislatif dan Penyelewengan Suara Terungkap!

Oki, liputansumsel.com--Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BPPSS) telah mengguncang panggung politik dengan temuan kontroversial mereka terkait pemilihan di wilayah Sumatera Selatan. Dalam pengawasan mereka terhadap tahapan rekapitulasi perolehan suara, ditemukan dugaan tidak pidana pemilu dan pelanggaran serius di kecamatan Mesuji Makmur, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dewan Pembina BPPSS, Sigit Muhaimin SH.MH, mengungkapkan pada keterangan resminya petang tadi (2/3/2024), bahwa ada dugaan kongkalikong antara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mesuji Makmur dengan salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Nasdem. Dugaan ini didukung oleh temuan model hasil pemilihan yang tidak konsisten di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mesuji Makmur.

Lebih lanjut, Sigit juga melaporkan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara pada Calon Legislatif dari Partai Nasdem, yang merugikan partai dan calon legislatif lainnya. Dua aspek ini diduga melibatkan tindak pidana pemilu, melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan penuh keyakinan, Sigit menyebut bahwa baik Ketua maupun Anggota PPK Kecamatan Mesuji Makmur dan Calon Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 dengan inisial SS, diduga terlibat dalam tindak pidana pemilu yang melanggar aturan hukum. Pelaporan resmi telah dilakukan oleh BPPSS ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 Februari 2024.

Menariknya, Sigit Muhaimin SH.MH juga mencurigai adanya penyelewengan suara yang terorganisir secara masif dan sistematis (TSM), yang mungkin melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum PPK, Panwascam, hingga KPPS dan PPS Mesuji. Namun, hasil rekapitulasi pleno tingkat kecamatan Mesuji Makmur belum diumumkan secara terbuka oleh KPU OKI pada tanggal yang seharusnya, yaitu 1 Maret 2024. Hal ini semakin memperkuat dugaan akan adanya kecurangan dalam pemilihan di kabupaten OKI.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, memberikan tanggapan terhadap laporan ini, mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penelitian mendalam terkait dugaan pelanggaran tersebut. "Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam tahap penelitian. Kami akan memeriksa kelengkapan formal dan materi. Jika lengkap, akan segera diproses, namun jika belum, kami akan memberitahukan kepada pelapor," ujarnya singkat.

Skandal ini menambah panjang daftar kontroversi pemilihan di Indonesia, sementara masyarakat menantikan hasil penyelidikan lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan."