HUT ke-55 BPJS Kesehatan Dengungkan Transformasi Mutu Layanan

Jakarta ,liputansumsel.com--(31/07/2023) - Tepat 15 Juli 2023 lalu, BPJS Kesehatan memeringati hari jadinya yang ke-55,

tonggak sejarah terbentuknya program jaminan kesehatan telah dimulai dengan berdirinya Badan

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968 yang memberikan jaminan

kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka

tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum

Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan BUMN beserta

keluarganya. Hingga akhirnya sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS, lembaga ini

bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk

mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh

masyarakat Indonesia.

”Memaknai HUT ke-55 tahun ini dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi

perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi

positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia. Setelah hampir 10

tahun lalu berjuang melalui transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan

segala dinamika yang terjadi sehingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain, maka saat ini BPJS

Kesehatan kembali melakukan transformasi,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti

dalam Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin (31/07).

Ghufron menambahkan di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan

tantangan baru khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini pula

tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat. Kendati begitu,

Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi

untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.

Oleh karena itu pada hari jadinya yang ke-55, BPJS Kesehatan mengangkat tema “Tranformasi Mutu

Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa” sebagai upaya untuk menggaungkan upaya

transformasi mutu layanan baik internal BPJS Kesehatan maupun seluruh stakeholder terkait.

BPJS Kesehatan juga memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk

peserta JKN, berupa berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada

peserta seperti i-Care JKN sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat

dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu

meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan

rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa, Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan

untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan serta menyediakan fungsi Service

Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi

Program JKN serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat

memperoleh informasi.

Berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi

rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas

A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C. Sebagai upaya

perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia

Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah

terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dinamika

perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi pengalaman

berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia. Budi menyorot juga

bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu dalam transparansi biaya pelayanan kesehatan di

Indonesia dan menjaga standar tarif yang ada khususnya menghadapi tantangan bonus demografi

Indonesia.

”Pada tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan

masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia

produktif. Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum

peningkatan pendapatan masyarakat, maka kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara

dengan middle income. Untuk itu peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat

sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat

menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini ditengah lonjakan bonus demografi ini,” kata Budi.

Budi juga mengapreasiasi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin

baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai fokus pada upaya pencegahan.

Budi juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin

besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto menyoroti bagaimana kemiskinan ekstrim

menjadi tantangan Pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan memiliki andil dalam upaya

penanganannya.

”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif

menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” kata Agus.

***

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi

Bidang Komununikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

humas@bpjs-kesehatan.go.id