Tenaga Honorer Dihapus, PHL Resah, Walikota Demam

 

 

PRABUMULIH,LIPUTANSUMSEL.COM – Pegawai Harian Lepas atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih resah dan gelisah.

Hal itu, sejak keluarnya pernyataan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah di tahun 2023. “Sudah rame dibahas sesamo PHL, kami yang sudah begawe ini resah. Gelisah semalam tefikir, kalau ado nian nak cakmano nasib kami,” keluh sejumlah honorer.

Honorer berharap, apa yang disampaikan Menpan RB tak berlaku di daerah. “Kalau biso janganlah di daerah, selamo ini kami sudah ngabdi bertahun-tahun, kalau guru biso peluang jadi P3K kalau kami ini katek,” imbuh pegawai.

Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, diminta tanggapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer mengaku tak bisa berkomentar banyak, dan bingung memikirkan nasib kurang lebih sekitar 3 ribu PHL lebih. “Bingung jugo, aku be demam baconyo,” ujar Ridho, dibincangi usai menghadiri sidang Paripurna di DPRD, Rabu (19/1/2022).

Padahal Ridho mengungkapkan, Pemkot sudah berencana untuk mensejahterakan PHL yang belum memiliki rumah. “Padahal kita baru kemarin memikirkan  PHL yang di atas 5 tahun, yang dak punya rumah. Ada program baru dari kementerian PU, yang misalnya rumahnya Rp 50 juta, 30 juta dari PUPR, gratis 10 juta. Bank 10 juta, kita yakin kalau begaji 1 juta kalau ngangsur 300 sebulan berartikan 3 tahun lunas,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE dibincangi terpisah menuturkan menyambut baik rencana pemerintah untuk perekrutan P3K. Hanya saja untuk penghapusan honorer ungkap Palo, justru akan menimbulkan persoalan.

“Persoalan di daerahkan berbeda-beda, termasuk di Prabumulih. Kita memiliki tenaga honorer 3 ribu lebih, hampir 4 ribu. Tentu ini akan menjadi permasalahan apabila aturan itu kita ikuti,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Penghobi bonsai ini menuturkan, dengan dilakukannya penghapusan honorer akan berdampak pada lapangan pekerjaan dengan kata lain, ribun honorer terancam menjadi pengangguran. “Yang artinya, ini akan menciptakan pengangguran baru,” tegasnya.