Berkunjung ke Banyuasin Hafisz Tohir dan Fadli Zon: Kabupaten Ini Kaya Lumbung Pangan No 4 Nasional dan Stategis Perlu Dukungan

•Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin Sambut Kunjungan BKSAP DPR RI dalam Rangka BKSAP Day 2022

Banyuasin,Liputansumsel.com - Dalam rangka menyerap aspirasi dan gagasan dari pemerintah kabupaten Banyuasin dan sivitas akademika terkait diplomasi parlemen dan mendukung optimalisasi potensi daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

BKSAP DPR RI menggelar BKSAP SDGs Day dengan tema "Diplomasi BKSAP DPR RI :Urgensi SDGs dan momentum presiden G20 Indonesia 2022 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuasin acara ini digelar di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (20/01).

Delegasi ini dipimpin oleh Ketua Delegasi/Wakil Ketua BKSAP Ir. H.A Hafisz Tohir didampingi Ketua BKSAP Dr. H Fadli Zon, juga Dr. H. Mardani Fraksi PKS, Hj. Himmatul Aliyah Fraksi Gerindra, Slamet Ariyadi dari Fraksi PAN. Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, Perwakilan Pemprov Sumsel, Anggota DPRD Banyuasin, Sekda Banyuasin, Dirut BUMD Sei Sembilannv para asisten staff ahli dan Khusus serta para kepala OPD.

SDGs ( Sustainable Development Goals) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi.

Bupati H.Askolani mengatakan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan pada prinsip SDGs Kabupaten Banyuasin telah memiliki peta kebijakan hingga tahun 2030 yang mendorong komunitas internasional bertanggung jawab terhadap keberlangsungan umat dan kesinambungan kehidupan dibumi khusunya masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

"Kabupaten Banyuasin mendukung penuh dan sejalan dengan prinsip SDGs yang memiliki beberapa prinsip universal yang berarti Komprehensif dan berpusat pada manusia integrasi pada semua dimensi sosial, Ekonomi dan Lingkungan, bahwa tidak ada yang terabaikan atau tertinggal dalam segi pembangunan", katanya.

Ia menambahkan bahwa program Kabupaten Banyuasin yaitu Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahterah yang didalamnya terdapat 7 program prioritas  dan 12 gerakan bersama masyarakat telah bersinergi dengan apa yang ada dalam program BKSAP yang terdapat 17 program  SDGs.

 "Kunjungan ini sangat strategis bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mensinergikan apa yang menjadi program BKSAP yang didalamnya ada SDGs "setelah kita pelajari dari 17 programnya ada 12 programnya yang masuk di Gerakan yang ada di Kabupaten Banyuasin kami secara langsung maupun tidak langsung telah menjalankannya dan tinggal kita optimalkan sinergikan dengan program pemerintah pusat kementerian termasuk ketahanan pangan masalah kemiskinan juga masalah kelaparan karena konsepnya membangun dari desa jadi tidak ada lagi rakyat itu yang kelaparan, miskin  ataupun susah dan tidak ada lagi yang tidak mendapatkan pelayanan. Jadi,  12 gerakan bersama masyarakat  yang kita rancang telah masuk dengan program SDGs dari BKSAP dan ini program global dan tentunya seluruh dunia telah menjalankannya termasuk di Indonesia", jelasnya.

"BKSAP sendiri telah mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kabupaten Banyuasin dan ia ingin Banyuasin menjadi pilot project terhadap program ini Jika ini berjalan dengan baik pasti harapan dari visi misi Banyuasin Bangkit adakan terwujud", harapnya.

Sementara itu Ketua Delegasi/Wakil Ketua BKSAP Ir. H.A Hafisz Tohir mengatakan Hafiz Tohir  mengatakan BKSAP sendiri  telah di berikan tugas untuk memberikan diplomasi parlemen SDGs yang ada 17 macam dari sekian banyak ini antara Pemkab Banyuasin dan BKSAP telah memiliki kesamaan pandangan seperti  isu lingkungan yang ada taman nasional seluas 260 Hektare yang pengelolaan belum terkelola dengan benar. 

"Kami berpikir kedepannya pemerintah Kabupaten Banyuasin meminta kami untuk mencari solusi  dan BKSAP sendiri terdiri dari beberapa komisi  isu ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu saja Pemkab Banyuasin juga mengatakan Kabupaten Banyuasin itu sangat luas sehingga memerlukan infrastruktur yang memadai  dan ini adalah masukan untuk kami ini juga akan kami sampaikan kepada menteri terkait",ungkapnya.

Wakil ketua BKSAP ini juga mengatakan APBD di Kabupaten Banyuasin  belum mencukupi untuk  memenuhi serapan permintaan dari masyarakat dan juga untuk pembangunan infrastruktur sehingga perlu ditingkatkan.

"Kami juga mendengar apa yang disampaikan Pak Bupati H. Askolani terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Banyuasin yang mencapai kurang lebih 7000KM sementara pembangunan yang baru terdata  dengan baik mencapai 200KM. tentu kita harus menspeed up pembangunan ini satu-satunya cara kita untuk mengejar ketertinggalan ini infrastruktur harus dibangun.  kami juga sependapat dengan Bupati Banyuasin banyak daerah yang berpotensi namun belum terjangkau infrastrukturnya tapi dengan adanya 12 program unggulan pemerintah Kabupaten Banyuasin itu cukup membantu kita untuk dapat menspeed up pembangunan ini", jelasnya.

Selain itu Ketua BKSAP Dr. H Fadli Zon  mengatakan bahwa Kabupaten Banyuasin  sangat strategis serta telah menjadi  lumbung pangan nasional utamanaya di pulau sumatera nomor 1 dan nomor 4 di nasional. salah satu yang di targetkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tidak adalagi kemiskinan tidak adalagi kelaparan dan lain-lain. 

"Kami melihat apa yang telah menjadi pencapaian dari Kabupaten Banyuasin sangat penting untuk dicontoh oleh daerah-daerah lainya justru dukungan dari pemerintah pusat kepada sentra pangan ini harusnya lebih tinggi lagi. Seperti pada musim kemarau saat kekurangan air hingga musim hujan yang kelebihan air perlu adanya pengaturan irigasi yang baik dan jalur pantai di  Kabupaten Banyuasin cukup panjang sekitar 275KM itu luar biasa untuk dimanfaatkan berbagai perikanan darat dan laut serta ini dapat menghasilkan pemasukan daerah dan menjamin pasokan nasional", ungkapnya.

"Pemda juga berperan Vital dalam mensukseskan SDGs karena Pemda berperan digaris depan terutama ekskutif baik di Provinsi maupun di daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati karena mereka sehari-hari melakukan eksekusi pembangunan dan melakukan pelaporan setiap tahun sehingga mempermudah kita dalam menyampaikanya hingga ke Luar Negeri", pungkasnya. (SMSI BANYUASIN)