PRABUMULIH,liputansumsel.com - Jika di
daerah lain banyak menolak jenazah Covid 19 dikubur, di kota Prabumulih
justru sebanyak 10 hektare lahan di pemakaman Prabumulih Sanctuary Peace
Garden siap manampung jenazah untuk dimakamkan.
"Kita mendengar dimana-mana orang kesulitan tempat pemakaman, bahkan
ada yang ditolak berkali- kali untuk dimakamkan. Kita ada lahan 10
hektare yang kosong, silahkan siapa saja warga Prabumulih bisa
dimakamkan disana," ungkap Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM
ketika diwawancarai wartawan, Kamis (5/8/2021).
Ridho menuturkan, tempat pemakaman Prabumulih Sanctuary Peace Garden
sengaja dibangun dengan lahan cukup luas lengkap dengan taman dan tempat
bermain anak. "Di lahan ini sudah lama kita bangun dan masih kosong, di
sana ada tempat bermain dan tan sehingga menghilangkan kesan seram,"
katanya.
Lebih
lanjut Ridho menjelaskan, dirinya setiap selalu mendengarkan keluh
kesah warga dimana pernah dikeluhkan masalah tabung oksigen ternyata
setelah diperiksa cukup dan aman.
"Ada keluh kesah ruangan perawatan pasien kurang ternyata setelah
dicek cukup, ini masalah banyak ditolak dimakamkan sementara kita ada 10
hektare lahan pemakaman. Makanya guyon saja, kalau ada yang ditolak
tidak ada tempat dimakamkam silahkan dimakamkan di Prabumulih saja,
tidak masalah, Prabumulih siap menerima," bebernya ke depan akan
diperluas jadi 20 hektare.
Baca juga: BREAKING NEWS: Polda Sumsel Bongkar Prostitusi Online, Jajakan Anak di Bawah Umur
Walikota Prabumulih dua periode itu juga menuturkan selain itu di
kota Prabumulih sudah dipersiapkan lengkap dimana petugas memandikan
jenazah dan gali kubur mendapatkan insentif.
"Keluarga yang meninggal kita beri yasin dan air mineral, mobil
jenazah gratis dan tempat pemakaman gratis. Jadi lengkap kami
persiapkan," lanjutnya.
Karena itu kata Ridho di Kota Prabumulih tidak ada masalah terkait
penolakan pemakaman maupun tidak ada yang menggali kubur atau memandikan
jenazah. "Mereka sudah kita lengkapi dan siapkan semua, karena kita
semua akan berujung kepada kematian makanya harus disiapkan semua,"
bebernya.
Untuk diketahui, lahan pemakaman Prabumulih Sanctuary Peace Garden
terletak tak jauh dari TPA mengarah ke Kelurahan Sungai Medang Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih.
Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Pemkot Prabumulih Siapkan 10 Hektare Lahan Pemakaman, Lengkap Taman dan Tempat Bermain Anak, https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/05/pemkot-prabumulih-siapkan-10-hektare-lahan-pemakaman-lengkap-taman-dan-tempat-bermain-anak.
Penulis:
Edison
|
Editor:
Vanda Rosetiati
Direktorat Jenderal
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap
memberikan bantuan porgram perumahan bagi masyrakat berpenghasilan
rendah (MBR) dan tidak tetap di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
"Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan
kami siap memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan rumah,” kata Direktur
Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi dalam siaran pers, Rabu
(02/06/2021)
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan
hunian layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).
Baca juga: 15 Hari Lagi, Warga Terdampak Bendungan Kuningan Bisa Huni
Rumah Khusus
Rumah yang huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Oleh karena itu, Pemda juga harus memiliki kebijakan yang
mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan bidang perumahan.
"Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara
tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,”
tambah Khalawi.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selama ini
telah melaksanakan pembangunan perumahan dan selalu mendukung PSR.
Bahkan, di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana
pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
ASN di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000,
penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000, penghasilannya Rp 1 juta
memberikan infaq Rp 10.000.
"Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10
rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami
bangun per tahun sekitar 120 rumah,” papar Ridho.
Setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari
rekan-rekan baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6
rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen
membantu.
Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.
Saat ini, Pemkot Prabumulih tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang
tidak punya penghasilan tidak tetap seperti pemulung, tukang becak,
gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa.
Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan
dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang
penghasilannya tidak tetap sehingga total 883 rumah," ujar Ridho
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Bangun Rumah dari Dana Infaq, Pemkot Prabumulih Dapat Bantuan Pusat", Klik untuk baca:
https://properti.kompas.com/read/2021/06/02/123000521/bangun-rumah-dari-dana-infaq-pemkot-prabumulih-dapat-bantuan-pusat?page=all.
Penulis : Ardiansyah Fadli
Editor : Hilda B Alexander
Download aplikasi
Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
https://bit.ly/3g85pkAiOS:
https://apple.co/3hXWJ0LDirektorat Jenderal
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap
memberikan bantuan porgram perumahan bagi masyrakat berpenghasilan
rendah (MBR) dan tidak tetap di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
"Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan
kami siap memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan rumah,” kata Direktur
Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi dalam siaran pers, Rabu
(02/06/2021)
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan
hunian layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).
Baca juga: 15 Hari Lagi, Warga Terdampak Bendungan Kuningan Bisa Huni
Rumah Khusus
Rumah yang huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Oleh karena itu, Pemda juga harus memiliki kebijakan yang
mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan bidang perumahan.
"Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara
tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,”
tambah Khalawi.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selama ini
telah melaksanakan pembangunan perumahan dan selalu mendukung PSR.
Bahkan, di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana
pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
ASN di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000,
penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000, penghasilannya Rp 1 juta
memberikan infaq Rp 10.000.
"Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10
rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami
bangun per tahun sekitar 120 rumah,” papar Ridho.
Setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari
rekan-rekan baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6
rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen
membantu.
Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.
Saat ini, Pemkot Prabumulih tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang
tidak punya penghasilan tidak tetap seperti pemulung, tukang becak,
gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa.
Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan
dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang
penghasilannya tidak tetap sehingga total 883 rumah," ujar Ridho
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Bangun Rumah dari Dana Infaq, Pemkot Prabumulih Dapat Bantuan Pusat", Klik untuk baca:
https://properti.kompas.com/read/2021/06/02/123000521/bangun-rumah-dari-dana-infaq-pemkot-prabumulih-dapat-bantuan-pusat?page=all.
Penulis : Ardiansyah Fadli
Editor : Hilda B Alexander
Download aplikasi
Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
https://bit.ly/3g85pkAiOS:
https://apple.co/3hXWJ0L Direktorat Jenderal
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap
memberikan bantuan porgram perumahan bagi masyrakat berpenghasilan
rendah (MBR) dan tidak tetap di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
"Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan
kami siap memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan rumah,” kata Direktur
Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi dalam siaran pers, Rabu
(02/06/2021)
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan
hunian layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).
Baca juga: 15 Hari Lagi, Warga Terdampak Bendungan Kuningan Bisa Huni
Rumah Khusus
Rumah yang huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Oleh karena itu, Pemda juga harus memiliki kebijakan yang
mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan bidang perumahan.
"Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara
tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,”
tambah Khalawi.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selama ini
telah melaksanakan pembangunan perumahan dan selalu mendukung PSR.
Bahkan, di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana
pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
ASN di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000,
penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000, penghasilannya Rp 1 juta
memberikan infaq Rp 10.000.
"Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10
rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami
bangun per tahun sekitar 120 rumah,” papar Ridho.
Setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari
rekan-rekan baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6
rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen
membantu.
Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.
Saat ini, Pemkot Prabumulih tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang
tidak punya penghasilan tidak tetap seperti pemulung, tukang becak,
gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa.
Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan
dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang
penghasilannya tidak tetap sehingga total 883 rumah," ujar Ridho.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Bangun Rumah dari Dana Infaq, Pemkot Prabumulih Dapat Bantuan Pusat", Klik untuk baca:
https://properti.kompas.com/read/2021/06/02/123000521/bangun-rumah-dari-dana-infaq-pemkot-prabumulih-dapat-bantuan-pusat?page=all.
Penulis : Ardiansyah Fadli
Editor : Hilda B Alexander
Download aplikasi
Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
https://bit.ly/3g85pkAiOS:
https://apple.co/3hXWJ0L Direktorat Jenderal
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap
memberikan bantuan porgram perumahan bagi masyrakat berpenghasilan
rendah (MBR) dan tidak tetap di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
"Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan
kami siap memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan rumah,” kata Direktur
Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi dalam siaran pers, Rabu
(02/06/2021)
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan
hunian layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).
Baca juga: 15 Hari Lagi, Warga Terdampak Bendungan Kuningan Bisa Huni
Rumah Khusus
Rumah yang huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Oleh karena itu, Pemda juga harus memiliki kebijakan yang
mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan bidang perumahan.
"Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara
tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,”
tambah Khalawi.
Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selama ini
telah melaksanakan pembangunan perumahan dan selalu mendukung PSR.
Bahkan, di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana
pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
ASN di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000,
penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000, penghasilannya Rp 1 juta
memberikan infaq Rp 10.000.
"Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10
rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami
bangun per tahun sekitar 120 rumah,” papar Ridho.
Setelah program tersebut berjalan ternyata banyak tanggapan positif dari
rekan-rekan baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
Misalnya dukungan dari anggota DPRD membantu pembangunan sebanyak 6
rumah per bulan, dari BRI, Bank Sumsel, Kepolisian dan seluruh elemen
membantu.
Pihak swasta juga menyalurkan CSR semua untuk program perumahan.
Saat ini, Pemkot Prabumulih tengah memikirkan bagaimana masyarakat yang
tidak punya penghasilan tidak tetap seperti pemulung, tukang becak,
gerobak angkong dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan serupa.
Salah satunya dengan dana APBD serta menyiapkan tanah dan mengajukan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Bantuan Rp 20 juta yang terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan
dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
“Kami masih butuh sekitar 700 untuk MBR dan 183 rumah untuk mereka yang
penghasilannya tidak tetap sehingga total 883 rumah," ujar Ridho.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Bangun Rumah dari Dana Infaq, Pemkot Prabumulih Dapat Bantuan Pusat", Klik untuk baca:
https://properti.kompas.com/read/2021/06/02/123000521/bangun-rumah-dari-dana-infaq-pemkot-prabumulih-dapat-bantuan-pusat?page=all.
Penulis : Ardiansyah Fadli
Editor : Hilda B Alexander
Download aplikasi
Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
https://bit.ly/3g85pkAiOS:
https://apple.co/3hXWJ0L
Tidak ada komentar
Posting Komentar