Pemkot Palembang Minta Percepat Data Utilitas untuk Normalisasi

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang meminta stakeholder segera menormalisasi pipa jaringan gas yang menutupi drainase warga sehingga mengakibatkan banjir. 

Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, usai rapat koordinasi kali kedua bersama PT Pertagas dan stakeholder terkait, di Ruang Rapat Bappeda Litbang Palembang, Rabu (17/3/2021). 

"Kita sudah koordinasi pada saat rapat pertama. Ada beberapa kawasan yang sudah ditindaklanjuti. Tapi kita ingin ada percepatan pendataan lengkap, dan turun ke lapangan mengecek kondisi yang terjadi, karena dampak dari ini luas ke masyarakat," ujar Fitrianti. 

Ia meminta pipa milik PT Pertamina Gas atau Pertagas ditertibkan lebih dahulu, khususnya yang berada di kawasan dekat permukiman warga. 

"Ini bukan tanggung jawab Pemkot. Karena selama ini kawasan dilalui pipa jargas sudah dibebaskan Pertagas. Jadi kembali ke pemilik aset, yakni Pertagas," ujar Fitrianti. 

Ia menerangkan, di dekat permukiman warga itu ada gas, ada minyak. Pemkot dan warga tidak bisa melakukan pembersihan karena lokasi jaringan yang berisiko. 

"Karena ini lahan milik Pertamina, maka juga harus izin dulu jika ingin memasuki lahan tersebut. Di sisi lain, karena adanya pipa jargas kalau tidak di bersihkan menyebabkan banjir," Fitrianti menerangkan. 

Ia juga menyayangkan, d sepanjang jaringan ini,  juga tidak ada rambu bahwa ada peringatan jaringan pipa apa, tanda bahaya, dan cat sudah tidak jelas lagi. 

"Terkait ini tadi, dari Pertagas sudah berjanji/berkomitmen untuk melakukan normalisasi segera, dan juga dalam minggu ini data-data titik lokasi pipa jargas," katanya.

Permasalahan pipa Jaringan gas (Jargas) yang menjadi penyebab banjir karena menutup saluran air (drainase) yang dikeluhkan warga salah satunya berlokasi di Kalidoni.

Di mana pipa menutupi keseluruhan saluran, dan ketika warga melakukan gotong royong juga tidak bisa membersihkan area tersebut. (Rl/Al)