Wawako arapkan Agar Kerja sama Antar Pemerintah Kota Palembang dan BPK Sumsel Dapat Ditingkatkan
Palembang, Liputan Sumsel.Com-- Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Senin (9/3/2020).
Kepala BPK Perwakilan Sumsel Pemut Aryo Wibowo digantikan oleh Harry Purwaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur.
Pemut Aryo Wibowo dipromosikan sebagai Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta.
Melalui pergantian itu, Fitrianti berharap agar kerja sama antara Pemerintah Kota Palembang dan BPK Provinsi Sumsel dapat ditingkatkan. Terutama soal pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berharap kerja sama untuk memonitor pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel," ujar Fitrianti
Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, kata Fitrianti, dapat mendorong meningkatnya kinerja pemerintah daerah, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Sumsel.
Sementara itu, Anggota V BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar, mengatakan, sudah menjadi suatu keharusan bagi BPK untuk menjaga indepensi dan integritas dalam pelaksanaan audit di lingkungan Pemerintah daerah.
“Tentu BPK berupaya melakukan perbaikan secara internal agar bisa melaksanakan tugasnya agar pengelolaan keuangan ini transparan dan akuntabel," pungkas Bahrullah (Rl/A2).
Kepala BPK Perwakilan Sumsel Pemut Aryo Wibowo digantikan oleh Harry Purwaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur.
Pemut Aryo Wibowo dipromosikan sebagai Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta.
Melalui pergantian itu, Fitrianti berharap agar kerja sama antara Pemerintah Kota Palembang dan BPK Provinsi Sumsel dapat ditingkatkan. Terutama soal pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berharap kerja sama untuk memonitor pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel," ujar Fitrianti
Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, kata Fitrianti, dapat mendorong meningkatnya kinerja pemerintah daerah, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Sumsel.
Sementara itu, Anggota V BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar, mengatakan, sudah menjadi suatu keharusan bagi BPK untuk menjaga indepensi dan integritas dalam pelaksanaan audit di lingkungan Pemerintah daerah.
“Tentu BPK berupaya melakukan perbaikan secara internal agar bisa melaksanakan tugasnya agar pengelolaan keuangan ini transparan dan akuntabel," pungkas Bahrullah (Rl/A2).
Tidak ada komentar
Posting Komentar