Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan Sumsel Tahun 2021
Gubernur Herman Deru Kumpulkan Seluruh Kepala OPD
Palembang -lipitansumsel.com-- Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengumpulkan semua Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Kamis (19/3) pagi di Griya Agung. Selama kurang lebih dua jam, Gubernur memberikan arahan kepada seluruh Kepala OPD tersebut terkait Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2021.
Beberapa poin menjadi catatan Gubernur Sumsel H.Herman Deru dalam pertemuan tersebut di antaranya soal evaluasi data untuk percepatan penurunan angka kemiskinan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kualitas lingkungan dan kesiapsiagaan antisipasi bencana.
Menurutnya sejak tahun 2009 sampai 2019 atau dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Sumsel hanya turun sekitar 3 persen saja dari 15,68 persen menjadi 12,56 persen dan cenderung sangat lamban.
" Saya minta OPD terkait coba ini dibedah. Lihat masalahnya di mana. Pastikan dulu datanya. Kita kan punya program Sumsel Satu Data. Tolong itu diaktifkan lagi," jelasnya.
Untuk memperbaiki data itu Ia memberikan solusi dengan menggunakan dana bantuan gubernur (Bangub) atau menyisihkan dana APBN Desa. Selain itu perlu kerjasama semua Kepala Daerah baik Bupati walikota untuk menyamakan tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat Sumsel.
" Kita ini ada guru kenapa tidak contoh nasional. Makanya bupati/walikota jangan abai dan cuek. Walaupun pakem turunkan angka kemiskinan 1 digit sudah menjadi spirit tapi hasilnya juga jangan lupa. Harus serius kalau APBD nya tidak bermuara pada kemiskinan akan kami evaluasi," tegas HD.
Tak hanya soal kemiskinan, dalam kesempatan itu Gubernur juga menyinggung PAD Sumsel yang baru menyumbang sekitar 30 persen saja dari total APBD Sumsel. Sehingga Ia ingin OPD terkait dalam hal ini Dispenda benar-benar konsentrasi menginventarisir bagi hasil serta penegakan dan pengawasan Perda secara maksimal.
" Sesekali Kepala Bapenda boleh cek ke SKK Migas dan lainnya atau bila perlu ke Kementerian ESDM tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara," jelasnya.
Terkait pertemuan itu, HD berharap hendaknya bukan hanya dijadikan ajang mendapatkan info terkini soal arah kebijaakn saja tapi juga sekaligus evaluasi termasuk evaluasi pencapaian target.
Meskipun sifatnya makro atau bukan evaluasi per sektor tapi Ia memastikan hasil pertemuan ini akan dipertajam ke dinas dan ke kab/kota di seluruh Sumsel. Gubernur bahkan sudah meminta Sekda untuk membedah per kab/kota termasuk dalam hal penggunaan APBD nya. Apakah memang sudah berkontribusi pada penurunan kemiskinan atau belum.
" Ya pertemuan ini menjadi evaluasi kita, ada yang buat bangga ada tapi ada juga yang membuat kita bertanya-tanya. Sepertinya kita sudah kerja keras tapi kok stuck atau bahkan menurun. Inilah makna rapat pagi semua itu kita evaluasi untuk diajukan menjadi Raperda berikutnya" terang HD.
Ditanya soal infrastruktur, HD juga memastikan tetap akan tetap menjadi prioritasnya di tahun 2021. Jadi selain membangun akan tetap ada pemeliharaan bahkan pembukaan akses baru. "Kalau untuk kesehatan tidak akan ada perubahan karena kesehatan dan pendidikan memang menjadi prioritas," tuturnya.
Terkait wabah Corona atau Covid-19, HD meminta tidak dijadikan alasan untuk tidak memberikan hasil yang maksimal. "Saya tidak mau Corona jadi alasan. Penurunan ini karena Corona, itu karena Corona," jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya menambahkan agar setiap pihak mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumsel dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan. Karena dengan terealisasinya kawasan tersebut diyakini dapat mendongkrak kegiatan ekonomi bagi masyarakat Sumsel khususnya masyarakat sekitar kawasan.
Dalam paparannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Dr Firmansyah menjelaskan bahwa ada empat prioritas daerah tahun 2021 yakni percepetan penurunan angka kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, investasi, industri, kebudayaan dan pariwisata. Lalu peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan kuakitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehiduoan beragama.
Menurut Firmansyah, berdasarkan evaluasi pada 2019 pertumbuhan ekonomi Sumsel mencatat kan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 5,71 persen tertinggi di Sumatera dan lebih tinggi dari nasional. Namun untuk catatan angka kemiskinan tahun 2019 dikatakannya masih menjadi PR bersama untuk mengejar 1 digit.
"Penyebab lambannya penurunan itu bisa jadi karena data updating di daerah masih rendah. Jadi kalau data ini tidak kita benahi paling tidak dimutakhirkan sampai 100 persen maka sulit mencapai sasaran. Selain memutakhirkan dengan valid, penggunaan dana desa yang efektif kita yakini bisa menekan angka kemiskinan," tutupnya.
Beberapa poin menjadi catatan Gubernur Sumsel H.Herman Deru dalam pertemuan tersebut di antaranya soal evaluasi data untuk percepatan penurunan angka kemiskinan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kualitas lingkungan dan kesiapsiagaan antisipasi bencana.
Menurutnya sejak tahun 2009 sampai 2019 atau dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Sumsel hanya turun sekitar 3 persen saja dari 15,68 persen menjadi 12,56 persen dan cenderung sangat lamban.
" Saya minta OPD terkait coba ini dibedah. Lihat masalahnya di mana. Pastikan dulu datanya. Kita kan punya program Sumsel Satu Data. Tolong itu diaktifkan lagi," jelasnya.
Untuk memperbaiki data itu Ia memberikan solusi dengan menggunakan dana bantuan gubernur (Bangub) atau menyisihkan dana APBN Desa. Selain itu perlu kerjasama semua Kepala Daerah baik Bupati walikota untuk menyamakan tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat Sumsel.
" Kita ini ada guru kenapa tidak contoh nasional. Makanya bupati/walikota jangan abai dan cuek. Walaupun pakem turunkan angka kemiskinan 1 digit sudah menjadi spirit tapi hasilnya juga jangan lupa. Harus serius kalau APBD nya tidak bermuara pada kemiskinan akan kami evaluasi," tegas HD.
Tak hanya soal kemiskinan, dalam kesempatan itu Gubernur juga menyinggung PAD Sumsel yang baru menyumbang sekitar 30 persen saja dari total APBD Sumsel. Sehingga Ia ingin OPD terkait dalam hal ini Dispenda benar-benar konsentrasi menginventarisir bagi hasil serta penegakan dan pengawasan Perda secara maksimal.
" Sesekali Kepala Bapenda boleh cek ke SKK Migas dan lainnya atau bila perlu ke Kementerian ESDM tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara," jelasnya.
Terkait pertemuan itu, HD berharap hendaknya bukan hanya dijadikan ajang mendapatkan info terkini soal arah kebijaakn saja tapi juga sekaligus evaluasi termasuk evaluasi pencapaian target.
Meskipun sifatnya makro atau bukan evaluasi per sektor tapi Ia memastikan hasil pertemuan ini akan dipertajam ke dinas dan ke kab/kota di seluruh Sumsel. Gubernur bahkan sudah meminta Sekda untuk membedah per kab/kota termasuk dalam hal penggunaan APBD nya. Apakah memang sudah berkontribusi pada penurunan kemiskinan atau belum.
" Ya pertemuan ini menjadi evaluasi kita, ada yang buat bangga ada tapi ada juga yang membuat kita bertanya-tanya. Sepertinya kita sudah kerja keras tapi kok stuck atau bahkan menurun. Inilah makna rapat pagi semua itu kita evaluasi untuk diajukan menjadi Raperda berikutnya" terang HD.
Ditanya soal infrastruktur, HD juga memastikan tetap akan tetap menjadi prioritasnya di tahun 2021. Jadi selain membangun akan tetap ada pemeliharaan bahkan pembukaan akses baru. "Kalau untuk kesehatan tidak akan ada perubahan karena kesehatan dan pendidikan memang menjadi prioritas," tuturnya.
Terkait wabah Corona atau Covid-19, HD meminta tidak dijadikan alasan untuk tidak memberikan hasil yang maksimal. "Saya tidak mau Corona jadi alasan. Penurunan ini karena Corona, itu karena Corona," jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya menambahkan agar setiap pihak mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumsel dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan. Karena dengan terealisasinya kawasan tersebut diyakini dapat mendongkrak kegiatan ekonomi bagi masyarakat Sumsel khususnya masyarakat sekitar kawasan.
Dalam paparannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Dr Firmansyah menjelaskan bahwa ada empat prioritas daerah tahun 2021 yakni percepetan penurunan angka kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, investasi, industri, kebudayaan dan pariwisata. Lalu peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan kuakitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehiduoan beragama.
Menurut Firmansyah, berdasarkan evaluasi pada 2019 pertumbuhan ekonomi Sumsel mencatat kan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 5,71 persen tertinggi di Sumatera dan lebih tinggi dari nasional. Namun untuk catatan angka kemiskinan tahun 2019 dikatakannya masih menjadi PR bersama untuk mengejar 1 digit.
"Penyebab lambannya penurunan itu bisa jadi karena data updating di daerah masih rendah. Jadi kalau data ini tidak kita benahi paling tidak dimutakhirkan sampai 100 persen maka sulit mencapai sasaran. Selain memutakhirkan dengan valid, penggunaan dana desa yang efektif kita yakini bisa menekan angka kemiskinan," tutupnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar