Herman Deru Tegaskan Sumsel Zero Konflik
Adapun rombongan Komisi II DPR RI yang reses ke Sumsel kali ini antara lain Ketua Tim Komisi II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa, Anggota DPR RI Drs. Djarot Saiful Hidayat,.M.Si, Ir. H. Endro Suswantoro Yahman,M.Sc, Drs. Cornelis, M.H, Renny Astuti, S.H.,M.H, M. Syamsul Luthfi, S.E.
Dalam kata sambutannya Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah berkenan menjadwalkan kunjungan ke Provinsi Sumsel, dalam rangka kunjungan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020.
“Dalam kesempatan ini Saya juga menyampaikan kepada seluruh rombongan DPR RI Komisi II, secara umum seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pilkada dan penerimaan cpns telah berjalan normal tanpa ada sedikit pun situasi yang membuat tidak nyaman. Sumsel juga dikenal dengan provinsi zero konflik, berkat kerja sama semua pihak,” katanya.
Mengenai topik pada pertemuan kali ini, Herman Deru menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dan reformasi birokrasi, pelayanan publik, evaluasi Rekrutmen seleksi CPNS 2018 dan tenaga honor.
Kemudian pengelolaan arsip daerah, pengembangan kompetensi SDM serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
“Sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan semua pertanyaan telah disampaikan dijawab oleh Kepala OPD terkait secara tertulis, sementara masalah penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan disampaikan ketua KPU Sumsel, dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel,” imbuhnya.
Ditemui usai acara Ketua Tim Komisi II DPR RI di Provinsi Sumsel Saan Mustopa mengatakan, kunker Komisi II DPR RI terkait dengan pilkada serentak yang ada di provinsi sumsel mendatang.
“Itukan ada di 7 kabupaten/kota pertama terkait persiapan secara tekhnis mulai daftar pemilih, keterkaitan dan kesediaan ektp karena memang yang menjadi dasar dalam soal untuk pemilih itu kan e-ktp kalo suket kadang suket selalu menjadi persoalan di tps,” katanya
Kemudian berkenaan, perampingan birokrasi atau dipangkasnya eselonisasi eselon III dan eselon IV, mengetahui bagaimana persiapan dalam Pemprov Sumsel terkait dengan program perampingan birokrasi dan seperti apa dampaknya.
“Terkait dengan posisi, terkait dengan soal tunjangannya dan sebagainya. Hal- hal seperti itula yang tadi kita diskusikan dengan pemprov Sumsel maupun KPU dan Bawaslu ,” tandasnya (ril humas
Tidak ada komentar
Posting Komentar