HD Antiipasi Covid-19 Hingga ke Pemukiman Warga

Larang Kepala Daerah Dinas Luar

PALEMBANG - Liputansumsel.com--Gubernur Sumsel terus gencar melakukan antisipasi mewabahnya Corona Virus Desease - 19 (Covid-19) di Sumsel. Bahkan di akhir pekannya, HD masih menyempatkan diri meninjau untuk melakukan pengawasan terhadap pendatang du sejumlah pintu masuk Sumsel. Salah satunya gerbang Tol Palembang-Indralaya (Palindra), Minggu (22/3).

Di gerbang Tol Palindra tersebut, HD tak segan turun langsung melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan thermal scanner baik terhadap masyarat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bus antar kota.

Menurut HD, peninjauan itu sekaligus untuk memastikan jika instruksinya terhadap pencegahan dan penanganan terhadap wabah Covid-19 telah betul-betul dijalankan.

"Bandara, stasiun, dan pelabuhan sudah melakukan upaya antisipasi. Bahkan sampai hari ini mereka masih rutin melakukan upaya tersebut. Saat ini saya ingin memastikan jika antisipasi itu dilakukan juga di gerbang konvensional seperti Jalan Lintas Timur, Jalan Lintas Tengah, termasuk juga gerbang Tol ini," kata HD.

Dia mengakui, upaya pengecekan menggunakan thermal scanner memang tidak bisa dilakukan 100 persen terhadap pengguna Tol yang masuk ke Palembang, namun upaya itu dinilai cukup meminimalisir mewabahnya Covid-19 di Sumsel.

"Data dari antisipasi di gerbang konvensional ini akan kita berikan kepada BPS agar dihitung dengan metode survey sehingga nantinya bisa diketahui apakah ada yang dicuriga atau lainnya," tuturnya.

Dikatakannya, upaya antisipasi tersebut jangan dijadikan ajang atraksi dan setor muka agar mendapatkan apresiasi masyarakat, namun upaya tersebut merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

"Ini aksi untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19. Harus dilakukan dengan hati nurani. Saya tekankan ini jangan dijadikan ajang atraksi untuk meminta pengakuan masyarakat," tegasnya.

Diketahui, Antisipasi terhadap masuknya wabah Covid-19 ini juga tidak hanya dilakukan di pintu-pintu masuk Sumsel. Sebelumnya HD sendiri telah menginstruksikan Dinas terkain agar melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Bahkan, penyemprotan tersebut tidak hanya dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Sejumlah pemukiman padat pun juga tak luput dari upaya pencegahan tersebut. Salah satunya kawasan Rumah Susun di wilayah Ilir Barat.

Dijelaskan HD, dipilihnya rumah susun Ilir Barat sebagai pemukiman pertama yang dilakukan penyemprotan disinfektan mengingat kawasan tersebut padat penduduk.

"Kesehatan mereka harus kita bantu agar terhindar dari wabah Covid-19 ini. Langkah ini juga untuk memotivasi masyarakat agar bersama-sama melakukan pencegahan. 55 blok di rusun ini akan dilakukan penyemprotan secara berkesimabungan yang tentunya harus dibantu oleh masyarakat" terangnya.

Selain itu, HD juga telah menyiapkan surat edaran khusus. Yakni surat edaran yang berisi setiap kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semua tingkatan untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar Sumsel.  Surat akan mulai diedarkan pada Senin (23/3).

Hal itu dilakukan mengingat kondisi penyebaran wabah Covid-19 saat ini. Dimana Kepala daerah baik itu bupati maupun wali kota memiliki peranan penting dalam memantau keadaan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat.

"Besok saya akan sampaikan surat edarannya. Kepala daerah tidak diperkenankan meninggalkan tempat. Kecuali sifatnya memang sangat penting," katanya.

Menurutnya, kebijakan itu juga berlaku untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di semua tingkatan. Kalau pun ada jadwal reses, maka lebih baik dilakukan untuk mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing, dan bukan justru berkunjung ke luar Sumsel.

"Jadi saya minta mereka (anggota DPRD) reses sekaligus melakukan kampanye membawa pamflet. Tapi dalam artian kampanye untuk cegah dan tangkal virus korona," bebernya.

Dia mengatakan, kepala daerah di 17 kabupaten/kota agar dapat menemani warganya. Sebab dalam situasi seperti ini mereka butuh perhatian, sehingga dapat terhindar dari banyak informasi bohong atau hoaks yang dapat menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat.

"Masyarakat saat ini butuh bimbingan terkait apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam upaya mencegah penularan virus korona ini. Disinilah pemerintah harus hadir," timpalnya.

Selain dari itu, HD juga menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu menunda kegiatan yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan massa. Seperti acara pernikahan dan sebagainya. Jika pun terpaksa, maka harus diberlakukan social distancing.

"Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan virus korona ini nantinya akan kami evaluasi per 10-20 hari dengan menyesuaikan keadaan kedepannya seperti apa," tandasnya.