Jalankan instruksi Presiden, HD Ajak Sinergi Atasi Bencana Alam

PALEMBANG –liputansumsel.com-- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  akan berupaya untuk menekan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan   melalui sejumlah langkah pencegahan  dengan melibatkan peran serta masyarakat.


Gubernur Sumsel H. Herman Deru usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul Internasional Convention Center Kecamatan Babakan Madang Bogor Jawa Barat, Selasa (4/1) menyebutkan, Pemprov Sumsel  siap menindak lanjuti   intruksi Presiden Joko Widodo  yang menekankan peran aktif para kepala daerah untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara dini di wilayah masing-masing.

"Biasanya memasuki  bulan maret sudah ada tanda-tanda munculnya titik api. Kita akan siagakan petugas pemadaman sehingga begitu terjadi karhutla   segera diatasi,” tegasnya dengan didampingi Asisten I Bidan Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sumsel, Akhmad Najib.



Pada prinsifny kata Herman Deru, Pemprov Sumsel siap menjalankan apa yang menjadi harapan Presiden mengingat kondisi geografis Sumsel  rawan terjadi karhutla dan bencan alam lainnya yang nyaris terjadi hampir setiap tahun.



"Ya paling tidak  kita berharap  dimasa mendatang karhutla dan bencana alam lainnya itu dapat kita kurangi melalui upaya preventif, sehingga korban dampak bencana  dan kerugian dapat kita minimalisir,” tandasnya.



Sementara Presiden RI Joko Widodo Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 dengan "Bencana Urusan Bersama"  kali ini menekankan  jajaran kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia  itu  mengatakan, sejumlah berencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia  tidak terlepas dari  faktor perubahan iklim.



Karena itu Jokowi  secara khusus menyampaikan agar pemerintah pusat maupun daerah untuk konsentrasi dalam penanggulanan bencana. Khusus para kepala daerah  dimintanya untuk segera menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif,  ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.



Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.



“Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;,” tandas Jokowi. (ril hms)