Dongkrak Perekonomian Sumsel, Mawardi Himbau OPD Mudahkan Perizinan

Hadiri Rakornas Investasi 2020
Jakarta -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020, di The Ritz Carlton, Pasific Place, SCBD Jakarta, Kamis (20/2). 

Rakornas yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ini mengusung tema "Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju", Rakornas Investasi 2020 dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

Rakornas dihadiri hampir seluruh, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara yang menjadi narasumber pada  Rakornas antara lain Menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, Kepala Kepolisian (Kapolri), dan Jaksa Agung.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya investasi untuk membangun sebuah negara, mengingat Investasi memberikan arus modal masuk, terutama ke daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha, sehingga modal tersebut akan menggerakkan perekonomian daerah. 

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD yang porsinya hanya 23% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Sisa 77%-nya ya digerakkan oleh pengusaha, investor,” katanya 

Terkait dengan Permasalahan izin atau regulasi di daerah yang banyak dikeluhkan investor harus diselesaikan, Ia pun mengaku kaget saat mengetahui adanya Rp 708 triliun investasi mangkrak yang belum terselesaikan. 

“Penyelesaian masalah investasi yang harus menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah, Uang sebanyak itu sudah siap masuk, kok tidak dilayani,” tegasnya

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan bahwa investor itu tidak hanya yang asing dan memiliki modal besar, namun UMKM maupun usaha perorangan, juga investor yang harus dilayani. Oleh karena itu, Presiden menghimbau agar BKPM, DPMPTSP, seluruh pemerintah pusat dan daerah agar melayani usaha-usaha kecil itu dan mempermudah perizinannya agar para pengusaha ini mendapat akses permodalan yang lebih mudah.


“Tidak hanya melayani masyarakat, PTSP juga betul-betul bisa mengurus perizinan investasi. Dan menyelesaikan masalah yang dialami investor. Melayani investasi dan menyelesaikan masalah yang dialami investor," tambahnya 

Ditemui usai menghadiri Rakornas Investasi 2020 Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan, sepulang Ia dari acara tersebut akan segera melaporkan kepada Gubernur Sumsel H.Herman Deru apa saja yang menjadi arahan Presiden RI. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel akan selalu mendukung penuh apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, Terlebih dalam memajukan Indonesia umumnya, dan Provinsi Sumsel khususnya. 


“Sudah jelas bahwa dalam investasi ini, harapannya supaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait khususnya OPD Provinsi Sumsel dapat membantu dan memperlancar investasi, supaya ekonomi meningkat lebih melejit lagi,” katanya 


Ia juga menghimbau untuk OPD terkait atau dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dapat memberikan kemudahan dalam perizinan investasi.

“Jangan ada hambatan lagi, Sepulang dari sini saya akan laporan kepada Gubernur, agar nantinya Bapak Gubernur dapat memberikan arahan kepada OPD terkait,  yang sifatnya untuk investasi jangan dihambat,” pungkasnya

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.