Kelola Sumur Tua Tidak Menimbulkan Konflik Di Masyarakat
MUBA-liputansumsel.com- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tak henti-hentinya mencarikan jalan yang terbaik terkait pengelolaan sumur tua (sumur minyak peninggalan jaman Belanda).
Hari ini, Rabu (8/1/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekate, Bupati Muba H Dodi Reza Alex mendatangkan Irjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Pimpinan Komis VII DPR RI, guna menggelar rapat koordinasi pengelolaan sumur tua di Muba.
Menurut Dodi rakor yang juga diikuti FKPD, Perangkat Daerah Muba, Para Camat dan BUMD Petro Muba agar bisa menyelesaikan masalah ilegal drilling dengan baik.
"Kami setiap hari selalu mendapatkan permasalahan dilapangan, karena banyaknya penambangan dan penyulingan liar. Tetapi juga aktifitas ini sudah menghidupi ribuan masyarakat. Untuk itu kami ingin mendapatkan solusi yang integral dan efektif, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat," ujarnya.
Lanjutnya Pemerintah Kabupaten Muba sudah beberapa kali menggelar rapat dengan stakeholder terkait hingga membentuk tim pencegahan dan penertiban, kemudian sudah membuat maklumat bersama Polri dan TNI tentang pencegahan penambangan minyak ilegal.
"Kami juga memberdayakan perusahaan milik daerah (Petro Muba) yang telah bekerjasama dengan Pertamina dan koperasi serta kelompok masyarakat. Membangun storage minyak di Kecamatan Babat Toman," paparnya.
Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
"Kami mohon kedepan diberi aturan yang jelas terkait ilegal drilling di Muba ini, kalau sudah jelas bisa kami laksanakan dilapangan dengan segala konsekuensi. Selain itu tolong kami diaudit, baik itu BUMD maupun Perangkat Daerah terkait," imbuhnya.
Pimpinan Komis VII DPR RI H Alex Noerdin mengatakan rapat tersebut baru rapat yang pertama untuk mencarikan solusi terkait ilegal drilling di Muba.
"Kita Pemerintah tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan akan segera dikeluarkan yang berwenang, dan back up semuanya," kata Alex.
Dalam kesempatan yang sama Irjen Kementerian ESDM RI Prof Akhmad Syakhroza SE MAFIS PhD menyampaikan ingin bersungguh-sungguh menyelesaikan ilegal drilling, dengan semuanya harus diuntungkan dalam hal tersebut.
"Solusi akan segera dicari, Winwin Solution akan dikedepankan, Penyelesaian ini akan menjadi model atau contoh untuk daerah lain, setelah ini kita selesaikan juga yang di Jambi," ucap Akhmad.
Rakor turut dihadiri, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Ketua DPRD Muba Sugondo, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIk, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Muh Saifuddin Khoiruzzamani SSos, Kajari Muba Suyanto SH MH, Pertamina Sumbagsel, para asisten, staf ahli Bupati, Direktur Petro Muba Yuliar, Kepala Perangkat Daerah Muba, dan Para Camat.(agung/rill).
Hari ini, Rabu (8/1/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekate, Bupati Muba H Dodi Reza Alex mendatangkan Irjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Pimpinan Komis VII DPR RI, guna menggelar rapat koordinasi pengelolaan sumur tua di Muba.
Menurut Dodi rakor yang juga diikuti FKPD, Perangkat Daerah Muba, Para Camat dan BUMD Petro Muba agar bisa menyelesaikan masalah ilegal drilling dengan baik.
"Kami setiap hari selalu mendapatkan permasalahan dilapangan, karena banyaknya penambangan dan penyulingan liar. Tetapi juga aktifitas ini sudah menghidupi ribuan masyarakat. Untuk itu kami ingin mendapatkan solusi yang integral dan efektif, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat," ujarnya.
Lanjutnya Pemerintah Kabupaten Muba sudah beberapa kali menggelar rapat dengan stakeholder terkait hingga membentuk tim pencegahan dan penertiban, kemudian sudah membuat maklumat bersama Polri dan TNI tentang pencegahan penambangan minyak ilegal.
"Kami juga memberdayakan perusahaan milik daerah (Petro Muba) yang telah bekerjasama dengan Pertamina dan koperasi serta kelompok masyarakat. Membangun storage minyak di Kecamatan Babat Toman," paparnya.
Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
"Kami mohon kedepan diberi aturan yang jelas terkait ilegal drilling di Muba ini, kalau sudah jelas bisa kami laksanakan dilapangan dengan segala konsekuensi. Selain itu tolong kami diaudit, baik itu BUMD maupun Perangkat Daerah terkait," imbuhnya.
Pimpinan Komis VII DPR RI H Alex Noerdin mengatakan rapat tersebut baru rapat yang pertama untuk mencarikan solusi terkait ilegal drilling di Muba.
"Kita Pemerintah tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan akan segera dikeluarkan yang berwenang, dan back up semuanya," kata Alex.
Dalam kesempatan yang sama Irjen Kementerian ESDM RI Prof Akhmad Syakhroza SE MAFIS PhD menyampaikan ingin bersungguh-sungguh menyelesaikan ilegal drilling, dengan semuanya harus diuntungkan dalam hal tersebut.
"Solusi akan segera dicari, Winwin Solution akan dikedepankan, Penyelesaian ini akan menjadi model atau contoh untuk daerah lain, setelah ini kita selesaikan juga yang di Jambi," ucap Akhmad.
Rakor turut dihadiri, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Ketua DPRD Muba Sugondo, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIk, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Muh Saifuddin Khoiruzzamani SSos, Kajari Muba Suyanto SH MH, Pertamina Sumbagsel, para asisten, staf ahli Bupati, Direktur Petro Muba Yuliar, Kepala Perangkat Daerah Muba, dan Para Camat.(agung/rill).
Tidak ada komentar
Posting Komentar