HD Ungkap TKDD Kabupaten Kota Masih Banyak Kurang Bayar

PALEMBANG -- liputansumsel.com -- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru benar-benar memanfaatkan pertemuan dengan pimpinan dan anggota badan anggaran DPR RI untuk menyampaikan persoalan transfer kedaerah dana desa (TKDD)  yang tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) atau kurang bayar.

" Soal TKDD yang tidak sesuai dengan PMK atau kurang bayar cukup mengganggu percepatan pembangunan di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel, " ujar Gubernur Herman Deru Kamis (27/11) di Griya Agung sekitar pukul 10.00 wib.

Herman Deru berharap dalam acara pertemuan dengan pimpinan dan anggota badan anggaran (DPR RI) dalam rangka menghimpun masukan saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana TKDD dalam APBN di Sumsel tersebut, orang nomor satu di Sumsel ini berharap agar pimpinan dan anggota banggar dapat segera membawa persoalan ini ke pemerintah pusat hingga segera dapat cepat diselesaikan.

" Masih banyak persoalan kabupaten dan kota di Sumsel ini yang TKDD belum cukup bayar yang nilainya miliaran rupiah. Ini yang terjadi selama ini. Apalagi kalau pusat membayar tahun sebelumnya tapi tahun ini tidak dilunasi, itu sama artinya tutup lobang tapi membuat lobang-lobang yang baru, " terangnya.

Selain itu juga HD mendesak percepatan pembangunan ruas jalan Tol Palembang - Betung Kabupaten Banyu Asin.

" Jika jalan Tol Palembang - Banyu asin selesai maka perekonomian di daerah Sumsel akan cepat berkembang, inflasi dapat di tekan  serta nilai beli masyarakat terhadap kebutuhannya dapat meningkatkan, " paparnya.

Bahkan HD  meyakinkan banggar DPR RI bahwa Sumsel memiliki sumber daya alam (SDA) yang lengkap, mulai dari minyak, gas, deposit batubara dan bahkan gas yang konon terbesar di dunia.

" Potensi SDA ini sebenarnya sangaat menguntungkan provinsi Sumsel kedepan, jika dana bagi hasil ke daerah oleh pemerintah pusat dapat dilakukan dengan adil dan transparan, " tandasnya.

Terkait dengan itu, dihadapan pimpinan dan anggota banggar DPR RI, Bupati PALI, Heri Amalindo mengungkapkan mulai Tahun 2017 dan 2018 untuk kabupaten PALI kurang bayar pemerintah pusat mencapai Rp. 318 miliar.

" Jumlah bayar TKDD di Kabupaten PALI mencapai Rp. 318 miliar dan ini sangat mengganggu pembangunan di PALI. Saya sebagai pimpinan daerah sangat berharap hal ini dapat dituntaskan melalui banggar DPR RI, " cetusnya.

Pimpinan Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsuddin SAg meyakinkan bahwa banggar DPR RI akan segera menyampaikan persoalan TKDD  dan semua keluhan daerah Sumsel ke pemerintah pusat. "Apalagi anggota banggar DPR RI ini empat diantaranya dari perwakilan dewan dapil Sumsel, " ujarnya.

Beberapa anggota banggar DPR RI yang turut hadir, Hj Percha Leanpuri, Eddy Santana Putra, Bertu Merlas, HM Nasir Jamil, Hj Sri Wulan, Sri Mulyani, M Herfiano beserta bupati dan walikota se Sumsel. (tim)