Ratusan Pendemo Kembali "Geruduk" Kantor Bupati
OKU-liputansumsel.com-Ratusan mahasiswa benar-benar menepati janjinya untuk kembali berdemo bila tidak mendapat penjelasan langsung dari Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Aziz soal terbengkalainya pembangunan RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun liputansumsel. com di lapangan, masa berorasi di depan pintu masuk kantor Bupati OKU menyatakan bahwa sudah hampir dua tahun pasca dibongkar, pembangunan RSUD Ibnu Sutowo Baturaja masih terbengkalai dan tidak ada tanda-tanda mau dibangun.
"Sudah dua tahun masyarakat diiming-imingi dengan pembangunan rumah sakit lima lantai dengan segala fasilitsnya. Buktinya nol besar dan nyatanya sampai sekarang tidak ada realisasinya, " ujar Josie dalam orasinya.
Masyarakat meminta penjelasan langsung dari Bupati OKU, mana janjinya. "Kami tidak mau bertemu dan berdialog kalau tidak dengan bupati yang harus memberikan penjelasannya, " teriak Josie lagi.
Masyarakat sudah banyak dirugikan dalam hal pelayanan RSUD, karena pasca di bongkar RSUD tentu berkurang pemasukan dalam pelayanan kepada masyarakat. "Belum lagi dana RSUD yang digunakan untuk membongkar sebagian ruang RSUD itu merupakan dana RSUD sendiri atas perintah bupati, di kemanakan asset pasca dibongkar, dan penggunaan dana pembongkaran RSUD itu sendiri tanpa ada persetujuan DPRD OKU, " teriak masa geram.
Akhirnya, meski hanya ingin bertemu dan berdialog dengan bupati OKU, perwakilan masa akhirnya ingin berdialog dengan Sekda OKU, Tarmizi.
Sekda OKU, Tarmizi menjelaskan Bupati OKU Drs H Kuryana Aziz yang saat bersamaan ada kegiatan di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya hingga tidak dapat bertemu langsung dengan mahasiswa.
Pembangunan RSUD ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat OKU dengan pembangunan rumah sakit yang ditingkatkan fasilitasnya. Rencananya dana pembangunan RSUD dengan dana pinjaman, bukan dari dana APBD OKU.
Bila RSUD dibangun menggunakan dana APBD makan akan menghambat pembangunan lainnya karena dana APBD OKU hanya Rp1,5 Triliun.
Sesuai arahan Presiden Jokowi kepada seluruh bupati diarahkan dan disilahkan meminjam dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) agar tidak menggangu APBD. Namun syarat pinjaman di PT SMI ini banyak sekali. "Untuk meminjam dana itu, kita sudah berpuluh kali ke Jakarta, salah satu syaratnya kita harus menyiapkan lahan, makanya bangunan RSUD kita robohkan untuk memenuhi syarat itu, " jelas sekda.
Pembongkaran RSUD tersebut sudah melalui prosedur yang ada dan pembongkaran RSUD ini juga tidak menimbulkan kerugian, dan juga tidak menganggu pelayanan dirumah sakit.
“Makanya untuk membangun kembali RSUD itu, rencananya kita anggarkan di tahun 2020 nanti sesuai kebijakan Bupati menggunakan APBD rumah sakit ini akan dibangun dengan anggaran Rp52 milyar,” paparnya.
Dakam dialog itu mahasiswa memprotes pembongkaran ini tidak melalui persetujuan DPRD OKU dan menggunakan anggaran RSUD yang jelas menyalahi aturan yang ada.
Tarmizi menjawab bahwa persoalan itu dirinya sendiri yang mengantarkan surat persetujuan itu kerumah ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani. "Dan surat itu juga sudah ditandatangani dua unsur pimpinan lainnya,” tegas Tarmizi. (ben/tim)
Tidak ada komentar
Posting Komentar