Hukum Dan Politik Menuju Muratara Bangkit.

Liputansumsel.com. Muratara,-Tragedi anarkisme di Muara Rupit tahun 2013 telah menjadi isu nasional yang diliput secara luas oleh media massa. Dibakar nya Mapolsek Rupit dan Mapolsek Rawas Ulu, serta pemblokiran Jalinsum semoga menjadi tragedi yang terakhir di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dikatakan H. Syarif Hidayat, setiap permasalahan dan perbedaan pendapat harus diselesaikan secara hukum dan bukan secara anarkis. Anarkisme  sangat berbahaya dan mengancam sistem berdemokrasi di Muratara.

Masyarakat harus membiasakan diri dengan setiap perbedaan pendapat dan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku di NKRI. Jika sekelompok massa tidak setuju kepada Bupati, DPRD, persolan perusahaan, gesekan antar masyarakat diselesaikan secara hukum dan bukan anarkisme, jelas H. Syarif.

Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat harus berperan aktif dan arif mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Didalam proses berpolitik perlu kearifan. Elit politik lokal hendaknya menjaga kedamaian dan merespon dinamika politik yang terjadi di Muratara. Jangan jadikan Muratara menjadi ladang perebutan kekuasan. Mari bersama membangun Muratara.

Terkait pemilihan serentak tahun 2018 akan datang Diwilayah Sumatera Selatan mari kita bersama-sama menjaga kedamain dan jangan sampai terjadi chaos. Jika terjadi chaos yang rugi adalah  masyarakat itu sendiri.

Saat ditanya tentang rumor tidak harmonisnya hubungan Bupati dan Wakil Bupati di media masa dimana Wakil Bupati H. Devi Suhartoni ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Lubuklinggau padahal belum dua tahun menjabat sebagai wakil bupati Muratara.

H. Syarif Hidayat mengatakan dengan tegas,

" Hubungan Bupati dan Wakil Bupati baik-baik saja, kita telah berjanji untuk membangun Muratara bersama-sama sesuai dengan janji kita saat dilantik "  ucapnya.

'Sekali lagi saya tegaskan tidak ada keretakan. Hubungan Bupati dan Wabup tetap harmonis, persoalan H. Depi ingin menacalonkan dirii belum beliau laporkan. Memang kita jarang bertemu karena kesibukan pekerjaan masing-masing. H. Devi banyak bekerja dilapangan dan saya menata birokrasi.

Memang saya lihat sudah ada baleho dan spanduk gambar beliau di pasang dibeberapa tempat tetapi H. Devi belum pernah menyampaikan secara langsung perihal pencalonan tersebut. Apabila itu benar terjadi itu hak pribadi beliau, secara pribadi saya menghimbau kepada beliau untuk memikirkannya terlebih dahulu karna masyarakat Muratara masih membutuhkan beliau.

Bupati adalah kader partai begitu pula Wabub adalah kader partai. Jika partai sudah menugaskan yaa, mau bilang apa itu mesti dijalankan oleh seorang kader atau petugas partai, tambah H. Syarif.

H. Syarif menghimbau kepada masyarakat Muratara jangan mudah termakan isu yang belum tentu kebenarannya dan jangan.pula masyarakat menyampaikan statemen yang membuat seseorang itu tersinggung dan sakit hati, harapnya. (Camiel Coesar)