Walikota Molen Raih Peringkat Dua Penghargaan Upakarti Artheswara Tinarbuka Sebagai Walikota Terbaik di Indonesia

RIAU, Liputansumsel.com, – Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil meraih penghargaan Upakarti Artheswara Tinarbuka, kategori bupati/wali kota terbaik di Indonesia yang diberikan Komisi Informasi Pusat, Rabu (17/5/2023) di Kampar, Provinsi Riau.

Penyematan Anugerah Tinarbuka pada Hari Keterbukaan Informasi Nasional ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil atau akrab disapa Molen menerima Upakarti Artheswara Tinarbuka sebagai wali kota terbaik dengan peringkat kedua di Indonesia. Sekedar informasi, Anugerah Tinarbuka yakni penyematan penilaian pribadi-pribadi para pimpinan atau tokoh masyarakat yang memiliki kontribusi nyata dan konsistensi dalam menumbuh kembangkan keterbukaan informasi publik.

Selain kategori Upakarti Artheswara Tinarbuka, Anugerah Tinarbuka juga diberikan untuk kategori lima penyelenggara pemilu terbaik di Indonesia dan kategori kepala dinas/badan dan direktur terbaik.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam pidatonya menyatakan, Hari Keterbukaan Informasi Nasional merupakan momen penting dalam menghargai nilai-nilai demokrasi dan transparansi di dalam tata kelola pemerintahan.

“Acada ini memberikan kesempatan bagi kita untuk merefleksikan pentingnya keterbukaan informasi dan menghargai setiap upaya yang telah dilakukan dalam memberikan akses informasi bagi masyarakat,” ujar Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam mempromosikan keterbukaan informasi. Dia menuturkan, setiap orang berhak memperoleh informasi untik mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.

“Kepada semua pihak yang telah berkontribusi saya mengucap terima kasih yang tulus. Mari gunakan momentum ini untuk mendorong perubahan positif dalam tata pemerintahan kita dan berkomitmen memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi,” tutupnya. (*)