Wagub Mawardi Simak Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumsel Terkait Raperda Pelaksanaan APBD 2019

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri rapat Paripurna ke XIV  DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/7).

Rapat paripurna tersebut diketahui beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Dimana dalam rapat tersebut, sejumlah gagasan, tanggapan, masukan, maupun imbauan disampaikan fraksi DPRD Sumsel.

"Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya," kata Mawardi.

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah tanggapan, imbauan dan saran terkait jawaban Gubernur Sumsel pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumsel tahun 2019 kembali disampaikan 9 fraksi DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.

Seperti fraksi partai Golkar yang salah satunya meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat progran sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel. Sementara fraksi PDI memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel mensegerakan melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6000 guru. Termasuknya juga melakukan perbaikan untuk sekolah yang tak layak.

Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambah perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca.

Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinegitas agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD.